KAWASAN BERIKAT
Kewajiban IT Inventory, stock opname, dan laporan ke Kantor Pabean wajib dipenuhi — di atas kewajiban korporasi biasa
Cek kewajiban perusahaan Anda →
Perusahaan tekstil di Kawasan Berikat menanggung dua lapis kewajiban sekaligus: compliance korporasi biasa ditambah kewajiban khusus KB — IT Inventory real-time, CCTV terhubung BC, stock opname tahunan, dan laporan ke Kantor Pabean. timlegal.id menjaga keduanya tetap berjalan.
Fasilitas KB memberikan keuntungan besar — tapi sebagai imbalannya, pengawasan BC dan DJP berlapis dan tidak bisa diabaikan.
IT Inventory bukan sekadar pilihan — ini kewajiban hukum yang harus bisa diakses real-time oleh BC dan DJP. Kami menyediakan sistem sekaligus timnya.
Berdasarkan PMK 65/2021 dan PER-19/BC/2018, setiap perusahaan KB wajib mendayagunakan teknologi informasi untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat diakses oleh DJBC dan DJP secara real-time. Ini berarti sistem Anda harus selalu online, akurat, dan sesuai format yang diakui BC.
timlegal.id menyediakan sistem IT Inventory yang sejak awal dirancang memenuhi standar BC — bukan sistem umum yang "dipaksakan" sesuai. Setiap transaksi bahan baku, produksi, dan pengeluaran barang jadi tercatat otomatis dan tersedia dalam format laporan yang dibutuhkan saat audit.
Tim kami mendampingi bukan hanya di sistem, tapi juga saat BC atau DJP turun langsung — karena hubungan kelembagaan yang baik adalah bagian dari layanan, bukan bonus tambahan.
IT Inventory real-time, CCTV compliance, dan pembukuan sesuai format DJBC — selalu dalam kondisi audit-ready tanpa perlu persiapan mendadak.
Stock opname, laporan keuangan ke Kantor Pabean, laporan dampak ekonomi KB, LKPM, SIINAS — semua terjadwal dan dieksekusi sebagai bagian dari langganan.
Saat audit BC atau DJP turun, tim kami hadir mendampingi dengan dokumen yang sudah tersiapkan — bukan baru sibuk mengumpulkan data di menit terakhir.
Akses sistem IT Inventory yang sesuai standar BC/DJP dan pencatatan otomatis seluruh arus barang di KB.
Tier Pantau ditambah eksekusi seluruh pelaporan rutin — ke Kantor Pabean, KPP, OSS, dan AHU — terjadwal oleh tim.
Tier Patuh ditambah pendampingan relasi langsung dengan Kantor Pabean, DJBC, dan DJP di lapangan.
Layanan end-to-end khusus perusahaan tekstil di Kawasan Berikat — termasuk yang tidak akan ditemukan di konsultan perizinan umum.
Pengajuan permohonan via INSW, pemeriksaan dokumen & lokasi, pemaparan proyeksi bisnis di hadapan Kepala Kanwil DJBC, hingga SKEP izin terbit.
Implementasi sistem pencatatan pemasukan/pengeluaran barang yang dapat diakses real-time oleh DJBC dan DJP sesuai PER-19/BC/2018 & PMK 65/2021.
Koordinasi pelaksanaan stock opname minimal 1x/tahun, penyusunan laporan hasil pencacahan, dan penyampaian ke KPP tempat SPT Masa PPN dilaporkan (maks. 2 bulan setelah opname).
Penyusunan dan penyampaian laporan dampak ekonomi fasilitas KB ke Kepala Kantor Pabean — mencakup nilai fasilitas fiskal, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai penjualan hasil produksi.
Pengajuan perubahan data pada izin PDKB/PKB (perubahan direksi, alamat, kapasitas produksi, dan lainnya) ke Kepala Kanwil atau KPU BC.
Pengelolaan dokumen dan compliance untuk kegiatan subkontrak ke perusahaan di luar KB — termasuk peminjaman mesin dan pengembalian barang ke PDKB asal.
Penyelenggaraan RUPS Tahunan, penyusunan laporan tahunan PT, pengesahan notaris, penyampaian ke Kemenkum (SABH), dan LKPM via OSS-RBA.
Pendaftaran merek produk garmen/tekstil, desain industri, dan hak cipta motif — termasuk strategi perlindungan untuk produk ekspor ke pasar internasional.
Pendampingan sertifikasi ISO 9001, 14001, 45001, OEKO-TEX Standard 100, WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) — standar yang sering disyaratkan buyer internasional.
BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, WLKP, LKS Bipartit, struktur skala upah, pelaporan K3, Sertifikasi K3 Umum, K3 Listrik, dan Operator Forklift.
Akta perusahaan, perjanjian dengan buyer/supplier internasional, kontrak kerja, dan peraturan perusahaan — penyusunan hingga pengesahan notaris.
Pendirian PT (wajib bagi perusahaan KB), NIB, IUI, PKKPR, PBG, SLF — persiapan lengkap sebelum mengajukan izin Kawasan Berikat.
timlegal.id membangun keahlian di sektor-sektor yang berurusan paling intensif dengan DJBC — mulai dari industri sigaret (cukai) hingga perusahaan tekstil dan garmen di Kawasan Berikat (kepabeanan). Pendekatan kami bukan generalis yang tahu sedikit tentang banyak hal, tapi spesialis yang tahu banyak tentang industri Anda.
"Fasilitas Kawasan Berikat besar nilainya — tapi nilainya hilang seketika jika izin dibekukan karena lalai compliance."
Ditulis untuk owner dan manajer pabrik tekstil — bukan untuk sesama praktisi hukum atau akademisi.
Banyak perusahaan KB menggunakan spreadsheet biasa — padahal PMK 65/2021 mensyaratkan sistem yang dapat diakses real-time. Ini bedanya dan apa risikonya.
Baca selengkapnya →Stock opname bukan sekadar pencacahan internal — ada kewajiban pelaporan ke KPP dalam 2 bulan setelahnya yang sering diabaikan perusahaan KB.
Baca selengkapnya →Tidak beroperasi 6 bulan, tidak melunasi utang kepabeanan, tidak memenuhi kewajiban laporan — izin KB bisa dibekukan bahkan dicabut dengan konsekuensi finansial besar.
Baca selengkapnya →Konsultasi awal untuk memetakan kewajiban KB Anda — IT Inventory, stock opname, laporan ke Kantor Pabean, dan seluruh pelaporan korporasi di atasnya.
